Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah dokumen wajib bagi setiap pemilik atau pengelola gudang di Bogor, baik gudang milik sendiri maupun yang disewa, sebagai bukti bahwa gudang tersebut sudah terdaftar resmi dan boleh dipakai untuk kegiatan distribusi barang. Tanpa TDG, gudang Anda secara hukum dianggap belum berizin — meskipun bangunannya sudah berdiri dan dipakai bertahun-tahun. Pengurusannya dilakukan online lewat sistem OSS (Online Single Submission), masuk dalam kategori PB-UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha), bukan izin usaha inti seperti NIB. Artinya, TDG ini pelengkap, tapi sifatnya wajib untuk sektor yang menyimpan barang dagangan. Di artikel ini kami bahas tuntas siapa yang wajib punya TDG, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, berapa lama prosesnya, sampai kesalahan yang paling sering kami temui saat mendampingi klien di Bogor mengurus izin ini.

Apa Itu Tanda Daftar Gudang (TDG)?

Definisi TDG bukan istilah pemasaran — ia tercantum langsung dalam peraturan daerah, termasuk yang berlaku di Kabupaten Bogor. Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26, TDG didefinisikan sebagai “surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.”

Yang perlu digarisbawahi: dalam definisi hukum, “gudang” adalah ruangan tertutup yang dipakai khusus untuk menyimpan barang perniagaan, bukan untuk kebutuhan pribadi. Jadi gudang penyimpanan stok pribadi rumah tangga, misalnya, tidak masuk kategori ini.

Sejak sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) berlaku, TDG diklasifikasikan sebagai PB-UMKU — izin turunan yang menunjang kegiatan usaha, diajukan setelah pelaku usaha punya NIB. Banyak klien kami awalnya mengira TDG bisa menggantikan NIB atau berdiri sendiri sebagai izin usaha utama. Ini keliru; keduanya dokumen yang berbeda fungsi dan harus diurus terpisah.

Kenapa Gudang di Bogor Wajib Punya TDG?

Kewajiban ini bersumber langsung dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (teks resmi via OJK), yang menyatakan setiap gudang wajib didaftarkan sesuai penggolongannya menurut luas dan kapasitas penyimpanan.

Penggolongan itu diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang:

• Gudang tertutup golongan A — luas 100 m² sampai 1.000 m², kapasitas 360 m³ sampai 3.600 m³
• Gudang tertutup golongan B — luas di atas 1.000 m² sampai 2.500 m², kapasitas di atas 3.600 m³ sampai 9.000 m³
• Gudang tertutup golongan C — luas di atas 2.500 m²
• Gudang tertutup golongan D (silo/tangki) — kapasitas paling sedikit 762 m³ atau 500 ton
• Gudang terbuka — hanya dinilai dari luas, minimal 1.000 m²

Golongan ini yang menentukan jenis dokumen teknis dan kadang survei lapangan yang diminta saat pengajuan TDG.

Sanksi Kalau Tidak Punya TDG

Ini bagian yang sering diremehkan pemilik usaha. Pasal 15 UU 7/2014 sendiri menegaskan bahwa pemilik gudang yang tidak mendaftar “dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Perlu kami catat secara jujur: tata cara teknis sanksi ini — jumlah peringatan tertulis, lama masa penutupan sementara, cara hitung denda harian — sebelumnya diatur rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019. Namun PP 33/2019 sudah dicabut sejak Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 (perubahan atas PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan) mulai berlaku pada 14 Januari 2026, dan skema sanksinya direformulasi. Kami belum menemukan angka teknis pengganti yang bisa diverifikasi publik saat artikel ini ditulis, jadi kami tidak mencantumkannya di sini agar tidak menyesatkan — silakan konfirmasi ke tim kami untuk detail teknis terbaru sebelum mengambil keputusan berdasarkan angka lama.

Yang pasti, dari pengalaman kami mendampingi klien, tahap penutupan sementara-lah yang paling sering bikin bisnis rugi — karena operasional distribusi otomatis terganggu, bahkan sebelum denda resmi dijatuhkan.

Siapa yang Wajib Punya TDG, dan Siapa yang Dikecualikan?

Tidak semua gudang wajib didaftarkan. Beberapa pengecualian yang berlaku:

• Gudang yang berada di kawasan tempat penimbunan berikat
• Gudang yang berada di bawah pengawasan direktorat jenderal kepabeanan
• Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, dipakai sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran
• Gudang yang menyatu dengan tempat produksi

Di luar kategori ini, kalau Anda punya ruang tertutup yang dipakai khusus menyimpan barang niaga — baik itu gudang sendiri maupun gudang sewaan — TDG wajib diurus. Pemilik gudang yang menyewakan atau bekerja sama dengan pihak lain untuk pengelolaan gudangnya juga punya kewajiban tambahan: melaporkan perjanjian kerja sama tersebut ke Bupati/Walikota setempat.

Kewajiban ini tidak berhenti setelah TDG terbit. UU 7/2014 juga mengatur bahwa pemilik, pengelola, atau penyewa gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi barang keluar-masuk “dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.” Banyak pemilik gudang berhenti di tahap “sudah punya TDG” dan lupa kewajiban pencatatan ini — padahal ini yang biasanya dicek saat ada pemeriksaan lapangan.

Syarat dan Dokumen untuk Mengurus TDG di Bogor

Secara umum, dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

• Surat permohonan bermaterai yang menyatakan kebenaran dan keabsahan data
• Identitas penanggung jawab: KTP dan NPWP (untuk WNI), atau KITAS dan paspor (untuk WNA)
• Surat kuasa bermaterai, jika pengurusan dikuasakan ke pihak lain
• Akta pendirian badan usaha dan seluruh akta perubahan, jika berbentuk badan hukum
• Dokumentasi foto gudang dari tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan bagian dalam
• Untuk perpanjangan atau perubahan: TDG asli sebelumnya, atau surat keterangan hilang dari pejabat berwenang jika dokumen aslinya hilang

Di sistem OSS, permohonan TDG diajukan dengan kode KBLI yang sesuai — antara lain 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan), 52102 (Aktivitas Cold Storage), atau 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya), berdasarkan rangkuman DailySocial atas panduan resmi Kementerian PANRB. Pemilihan kode KBLI yang tidak sesuai jenis gudang jadi salah satu alasan permohonan sering dikembalikan.

Poin dokumentasi foto juga sering dianggap sepele, padahal jadi salah satu alasan paling umum permohonan dikembalikan untuk revisi — foto yang kurang lengkap sudut pengambilannya, atau kondisi gudang di foto tidak sesuai dengan data luas yang diajukan.

Berapa Lama Proses dan Berapa Masa Berlaku TDG?

Berdasarkan checklist layanan PTSP DKI Jakarta, proses pengajuan TDG memakan waktu sekitar 5 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, dengan masa berlaku 5 tahun sebelum harus diperpanjang. Angka ini mencerminkan praktik umum layanan PTSP di banyak daerah, bukan angka resmi yang kami temukan spesifik untuk Kabupaten/Kota Bogor — tapi jadi patokan yang wajar untuk estimasi waktu pengurusan.

Kecepatan proses ini sangat bergantung pada kelengkapan dokumen di awal dan apakah permohonan Anda perlu survei lapangan oleh tim teknis atau tidak. Dalam pengalaman kami menangani pengurusan izin di wilayah Jabodetabek, proses yang molor biasanya bukan karena birokrasinya lambat, tapi karena bolak-balik revisi dokumen yang sebenarnya bisa dihindari kalau persyaratan dicek matang-matang sejak awal.

Kesalahan yang Paling Sering Kami Temui

1. Menganggap TDG sama dengan izin usaha utama. TDG adalah PB-UMKU, dokumen pendukung — bukan pengganti NIB atau izin usaha inti lainnya.
2. Tidak tahu gudangnya termasuk dikecualikan atau tidak. Pemilik usaha ritel kecil kadang mengurus TDG padahal gudang penyimpanan stok tokonya sudah masuk kategori pengecualian.
3. Menunda pendaftaran sampai ada pemeriksaan. Banyak yang baru bergerak setelah menerima peringatan tertulis, padahal di titik itu risiko penutupan sementara sudah di depan mata.